Kesadaran lain yang dibangun adalah memahami kebijakan publik yang ada, karena kita sebagai masyarakat adalah obyek dari kebijakan tersebut. Aksi demonstrasi yang terjadi, biasanya buah dari kebijakan yang tidak memihak rakyat.
Sebagai rakyat biasa, kadang kita hanya bisa mengeluh sambil menahan sesak dengan kebijakan yang kurang memihak. Kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran politik, akan melayangkan protes dan berbagai opini.
Protes tersebut kadang juga bisa mempengaruhi kebijakan publik, bahkan pada dosis tertentu bisa menumbangkan penguasa. Protes bukan berarti banyak omong, tapi protes adalah wujud kesadaran politik, dengan analisis dan kajian mendalam.
Itu berarti politik memiliki keterkaitan dengan banyak kepentingan, termasuk kepentingan dapur kita di rumah. Betapa tersiksanya ketika bumbu masakan tidak tersedia, sebab terjadi kelangkaan.
Kelangkaan bisa disebabkan oleh kebijakan yang salah, yang tidak memihak petani dalam negeri sehingga terjadi penurunan produksi. Sementara import terkendala, entah karena distribusi sampai penyesuaian harga.
Begitu pun ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalokasikan sebagian besar APBN untuk infrastruktur, kita harus bersiap hidup tertatih-tatih karena kemungkinan akan banyak pengalihan anggaran. Yang paling mungkin dialihkan adalah subsidi.
Listrik, air, BBM, dll akan menjadi mahal karena anggaran disedot untuk membangun infrastruktur, sementara pemerintah tidak bisa menarik investor karena kebijakan ekonomi nasional yang kurang menjanjikan.
Intinya bagaimana kita sebagai masyarakat biasa, yang bahkan pekerja kasar, tetap memiliki kesadaran politik. Tentu tidak bisa sendiri, harus berhimpun. Bisa melalui aliansi pekerja dan organisasi kemasyarakatan.
Sayangnya pula, tidak semua ormas merespon kebijakan publik dengan baik. Padahal ormas punya basis massa yang bisa menjadi kekuatan politik, minimal untuk mempengaruhi kebijakan atau memprotes kebijakan yang tidak memihak. []
3 Juli 2017
A Fahrizal Aziz
